Koperasi Desa Merah Putih: Antara Harapan Ekonomi dan Ancaman bagi Perempuan

Kisah Sarita, seorang perempuan dari Desa Kuku di Poso, Sulawesi Tengah, mungkin hanya setitik dari sekian banyak cerita yang tak terdengar. Bersama kelompok tani Mawongi, ia mengelola kebun kolektif sebagai sumber pangan dan ruang belajar bagi sesama perempuan. Namun, tiba-tiba lahan itu berubah menjadi bangunan megah bercat merah putih—Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Saya tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba sudah ada bangunan di atas kebun kami," ujar Sarita dalam sebuah diskusi publik. Kisahnya menjadi pengingat bahwa program yang dirancang dari atas sering kali melupakan suara perempuan di akar rumput.

Program Top-Down yang Mengesampingkan Perempuan

KDMP memang dirancang sebagai koperasi serba usaha yang mencakup produksi, konsumsi, hingga simpan pinjam. Pemerintah menyebutnya sebagai proyek strategis nasional untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Namun, temuan Solidaritas Perempuan menunjukkan pembentukan KDMP bersifat sentralistis dan minim partisipasi desa, terutama perempuan.

"Pemerintah desa tidak punya ruang untuk menilai apakah program ini sesuai kebutuhan masyarakatnya," kata Finna Falah Husani, peneliti Solidaritas Perempuan. Akibatnya, banyak perempuan seperti Sarita kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Ruang Hidup dan Ekonomi Perempuan Terancam

Tak hanya lahan, perempuan juga kehilangan panggung ekonomi. Harga barang murah dan distribusi bersubsidi lewat KDMP berpotensi mematikan usaha kecil yang selama ini dikelola perempuan. "Daripada memperkuat ekonomi kerakyatan, program ini justru menciptakan monopoli pasar di desa," tambah Finna.

Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, menegaskan bahwa kebijakan yang tidak peka gender bisa berujung pada pemiskinan perempuan. "Kebijakan tidak pernah netral. Salah-salah, bisa berdampak buruk bagi perempuan," ujarnya.

Anggaran Desa Tersedot, Beban Perempuan Bertambah

Pendanaan KDMP yang mencapai 70-80 persen dari dana desa memicu kekhawatiran lain. Di sejumlah daerah, program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan—termasuk honor kader Posyandu—terancam dipangkas. Solidaritas Perempuan menyebut fenomena ini sebagai feminisasi beban fiskal, di mana kebijakan anggaran secara tidak proporsional membebani perempuan.

"Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan ketika prioritas pembangunan bergeser," kata Finna. Ia mencontohkan, di Aceh dan NTT, anggaran untuk pelatihan ekonomi perempuan dialihkan untuk pembangunan fisik KDMP.

Perlu Keterlibatan Perempuan dalam Setiap Tahap

Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program KDMP dan mengevaluasi dampaknya terhadap perempuan. Mereka juga meminta agar perempuan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.

"Kami ingin koperasi yang benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat, bukan yang memiskinkan perempuan," tegas Armayanti. Kisah Sarita dan kelompok Mawongi hanyalah satu dari banyak suara yang perlu didengar. Tanpa perubahan, program yang mulia ini justru bisa menjadi bumerang bagi perempuan Indonesia.