Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat untuk Perkebunan Rakyat yang Lebih Maju

Perkebunan rakyat selama ini menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia. Namun, perjalanan untuk membuat sektor ini semakin produktif dan berdaya saing tidaklah mudah. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu saja para pekebun itu sendiri.

Dalam upaya memperkuat sinergi ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengambil bagian dalam APKASI Expo 2026 di ICE BSD, Tangerang. Kehadiran BPDP di ajang tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini bukan sekadar pameran, melainkan ajang untuk menjalin komunikasi langsung dengan para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia.

Peran Vital Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten memegang posisi yang sangat strategis dalam pembangunan perkebunan. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan para pekebun dan mengerti betul kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting agar pembangunan perkebunan tidak hanya berfokus pada hulu, tetapi juga memberikan nilai tambah di hilir.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menegaskan bahwa BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan pekebun.

Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini bertujuan untuk mengganti tanaman sawit tua dengan bibit unggul agar produktivitas meningkat. Pemerintah kabupaten dapat berperan aktif dalam mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, dan memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan.

Hingga saat ini, program PSR telah menjangkau ratusan ribu pekebun dengan total area yang sangat luas. Dukungan dana yang disalurkan pun mencapai belasan triliun rupiah. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dan BPDP, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh para pekebun di lapangan.

Lebih dari Sekadar Produksi: SDM dan Riset

Pengembangan sektor perkebunan tidak berhenti pada persoalan lahan dan produksi semata. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting. Industri perkebunan Indonesia harus mampu bersaing di pasar global, dan itu membutuhkan tenaga kerja yang terampil serta inovasi dari hasil riset yang relevan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan. Hasil riset yang dikembangkan juga harus menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah kabupaten diharapkan dapat membantu memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap program pengembangan SDM BPDP, serta berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui riset.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada ribuan penerima beasiswa dan pelatihan. Pada tahun 2026 ini, kuota penerima beasiswa bahkan ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1. Ini adalah kesempatan emas bagi putra-putri daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang perkebunan.

Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat. Dengan begitu, berbagai program perkebunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi, tetapi tentang bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan yang lebih cerah.