Pagi itu Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Ia datang ke DPD RI, memimpin rapat yang membahas anggaran negara tahun depan. Seperti biasa, ia memaparkan angka-angka dengan detail, menjelaskan dari mana uang negara berasal dan ke mana perginya. Para senator pun menyimak, sesekali diselingi tawa karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.
Blak-blakan Soal Pajak
Dalam salah satu sesi, Purbaya menyinggung soal kebocoran pajak. Ia mencontohkan pabrik baja asal China yang tidak membayar pajak secara penuh. Menurutnya, ada sekitar 40 pabrik yang belum memenuhi kewajiban. Ia pun melakukan sidak ke Pulogadung dan menemukan bahwa sebagian besar pekerja di sana berasal dari China, dengan aliran uang yang keluar negeri. "Setelah kita periksa pajaknya, mereka punya utang ke saya minimal Rp200 miliar, kalau ditekan lagi mendekati Rp1 triliun," ujarnya.
Purbaya bertekad memperbaiki kinerja pajak demi keadilan iklim usaha. Ia yakin jika semua patuh, industri baja dalam negeri bisa bangkit dan membuka lapangan kerja. "Ada keributan sedikit-sedikit tapi nggak apa-apa," tambahnya sambil tersenyum.
Keributan itu muncul karena ia merasa dihina. Perusahaan China tersebut, katanya, menyepelekan aturan Indonesia dan menganggap semua bisa diselesaikan dengan uang. "Itu kan menghina kita. Kita akan antem yang begitu-begitu, walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, ini kurang ajar," tegasnya sambil mengepalkan tangan ke meja.
Gaya Koboi dan Keputusan Cepat
Purbaya memang dikenal blak-blakan. Saat serah terima jabatan, ia menyebut dirinya "menteri kagetan" dan bergaya koboi. Belum genap seminggu menjabat, ia memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara. Tujuannya agar uang yang menganggur bisa bergerak menjadi kredit dan mendorong sektor riil. Pesannya hanya satu: jangan parkir dana di surat berharga.
Kebijakan ini sempat menuai kritik dari Didik J Rachbini yang menilai melanggar tiga undang-undang. Namun Purbaya santai menanggapi, "Pak Didik salah undang-undangnya. Ini bukan perubahan anggaran, hanya uang kita dipindahkan saja."
Ia juga pernah menelepon Kring Pajak sendiri untuk mengetahui langsung bagaimana layanan Coretax bekerja. Tak hanya itu, pada 28 Agustus 2026, ia menyebut Rp120 triliun keuntungan Danantara akan masuk kas negara sebagai cadangan anggaran. Meski Danantara sempat protes, ia menegaskan itu sudah menjadi keputusan Presiden Prabowo.
Rapat yang Terhenti dan Jabatan yang Berpindah
Semua itu terjadi dalam rentang setahun. Namun pada 14 September 2026, gaya kerjanya masih terlihat di ruang rapat DPD. Tiba-tiba rapat dijeda karena panggilan telepon dari Istana. Menteri Sekretaris Negara memanggil. Setelah jeda, Purbaya tak kembali ke ruang rapat. Tayangan langsung menampilkan Wakil Menteri PPN, Febrian Alphyanto Ruddyard, melanjutkan paparan.
Sementara itu, di Istana Kepresidenan, Suahasil Nazara disumpah sebagai penggantinya. Jarak antara tempat Purbaya bekerja dan lokasi pelantikan tak sampai sepuluh kilometer. Pagi itu ia masih Menteri Keuangan, duduk di ruang rapat, membicarakan keuangan negara. Saat pulang beberapa jam kemudian, statusnya sudah berubah.
Kisah sehari Purbaya ini menjadi cerminan dinamika politik yang cepat. Bagi kita, mungkin tak ada salahnya mengambil pelajaran tentang integritas, keberanian, dan kesiapan menghadapi perubahan tak terduga.