Karier Perempuan Bukan Urusan Restu Suami

Di tengah semangat kesetaraan yang terus digaungkan, masih ada saja kebijakan yang justru mengerdilkan peran perempuan. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, menerapkan aturan yang mengharuskan aparatur sipil negara (ASN) perempuan mendapatkan izin suami untuk mengajukan mutasi kerja. Sekilas, ini tampak seperti prosedur biasa. Tapi, kalau kita bedah lebih dalam, aturan ini menyimpan pesan yang cukup mengkhawatirkan: perempuan dianggap belum mampu mengambil keputusan sendiri, terutama soal karier.

Standar Ganda yang Terang-terangan

Coba kita lihat sisi lain: ASN laki-laki yang sudah menikah tidak perlu izin istri untuk mutasi. Mereka bebas menentukan langkah profesionalnya. Sementara perempuan, harus melewati pintu persetujuan suami lebih dulu. Ini jelas standar ganda yang berdasar pada jenis kelamin. Negara seolah berkata bahwa laki-laki lebih cakap dalam mengambil keputusan karier, sedangkan perempuan butuh 'pengawasan'. Padahal, dalam birokrasi modern, keputusan mutasi seharusnya berdasar pada kebutuhan organisasi dan kompetensi, bukan status pernikahan.

Melanggar Hak Konstitusional

Kalau kita tarik ke ranah hukum, aturan ini sungguh bermasalah. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Begitu pun Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun. Dengan adanya syarat izin suami bagi ASN perempuan, negara justru mencederai konstitusi sendiri.

Komitmen Internasional yang Terabaikan

Indonesia sebenarnya sudah punya komitmen kuat untuk menghapus diskriminasi gender. Lewat UU Nomor 7 Tahun 1984, kita meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Konvensi internasional ini mewajibkan negara memastikan perempuan memiliki hak setara di semua bidang, termasuk pekerjaan. Aturan yang membedakan perlakuan ASN laki-laki dan perempuan ini jelas bertentangan dengan komitmen global yang sudah kita tanda tangani.

Merusak Sistem Merit

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menegaskan bahwa manajemen aparatur sipil harus berlandaskan sistem merit. Artinya, penempatan, mutasi, dan pengembangan karier ditentukan oleh kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Bukan oleh restu suami atau istri. Ketika ada syarat yang hanya membebani perempuan, maka sistem merit menjadi kacau. Keputusan yang seharusnya objektif dan profesional, berubah menjadi subjektif dan bias gender.

Dampak Sosial yang Lebih Luas

Kebijakan ini tidak berhenti di meja administrasi. Ia punya efek domino yang lebih besar. Ketika negara membuat aturan yang membedakan hak berdasarkan gender, ia sedang mengirim pesan ke masyarakat bahwa perbedaan perlakuan itu wajar. Ini bisa memperkuat stereotip bahwa perempuan adalah 'warga kelas dua' yang selalu butuh persetujuan laki-laki. Alih-alih menjadi pelopor kesetaraan, negara malah menjadi pelestari ketimpangan.

Bertentangan dengan Pengarusutamaan Gender

Padahal, Indonesia sudah punya arah kebijakan yang jelas melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mewajibkan semua lembaga negara untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan. Tujuannya agar kebijakan tidak diskriminatif dan manfaatnya dirasakan setara oleh semua. Aturan izin suami untuk ASN perempuan di Surabaya jelas berjalan mundur dari semangat ini.

Demokrasi yang Teruji

Persoalan ini juga menguji kualitas demokrasi kita. Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan pergantian kekuasaan. Lebih dari itu, demokrasi harus menjamin persamaan hak bagi semua warga negara, tanpa memandang gender. Ketika negara membuat aturan yang menghambat perempuan untuk berkembang, maka demokrasi sedang sakit. Sebuah negara hukum yang demokratis seharusnya melindungi kesetaraan, bukan menciptakan hambatan baru.

Sudah Saatnya Ditinjau Ulang

Kebijakan seperti ini sudah tidak relevan dengan zaman. Kita hidup di era di mana perempuan terbukti mampu memimpin, berkarya, dan berkontribusi setara dengan laki-laki. Menuntut izin suami untuk urusan karier adalah bentuk infantilisme yang tidak pada tempatnya. Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang aturan semacam ini. Biarkan perempuan memutuskan jalan kariernya sendiri, karena mereka adalah individu otonom yang punya hak penuh atas hidupnya.

Perempuan Indonesia tidak butuh izin untuk bermimpi dan berkarya. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dan kebijakan yang adil. Mari kita dorong terciptanya birokrasi yang profesional, setara, dan menghargai setiap ASN tanpa membedakan jenis kelamin. Karena kesetaraan bukan anugerah, melainkan hak yang harus diperjuangkan.